https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgTJW-Zp8fBJURdHOGMjuHHjL0dz9-XyiuRsxs2sDxcglo5xdHjjES-lqpM2aSDbGzkKjuK2moHobyxb-m2uUp3sFVOFCamLv4OZ6a9BT7prAKvJ9_GEROqi-jA0uV_dnZ-FrWx3sGvUJJW8786ROyXg7gTFLWWDT6ERJxcURbUv5XtrgocIMrmx1k6NKg=s720


BOGOR
– Dugaan praktik jual beli jalur rehabilitasi bagi tersangka kasus narkotika di lingkungan Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Bogor menjadi sorotan tajam publik. Sorotan utama tertuju pada aspek transparansi serta integritas mekanisme penanganan perkara narkotika di wilayah hukum Polres Bogor.

Warga dan penggiat antinarkotika mempertanyakan prosedur yang diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menawarkan jalur rehabilitasi sebagai alternatif penyelesaian proses hukum dengan imbalan materi. Sejumlah sumber turut menyebutkan adanya percakapan serta praktik tawar-menawar yang tidak sesuai prosedur, yang dikhawatirkan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Menanggapi hal tersebut, Yusup selaku pemantau tingkat nasional dari Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menyatakan kekecewaannya yang mendalam. Ia menegaskan bahwa tindakan oknum tersebut sangat mencoreng marwah institusi kepolisian.

"Sangat disayangkan dan memprihatinkan. Dugaan praktik tawar-menawar atau jual beli jalur hukum, terutama dalam proses rehabilitasi, jelas mencederai rasa keadilan dan mencoreng marwah institusi Polri," ujar Yusup dalam keterangannya.

Yusup menilai, rehabilitasi merupakan hak pemulihan bagi korban, bukan komoditas atau celah transaksi bagi oknum untuk meraup keuntungan pribadi. Jika dugaan ini terbukti benar, hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap tujuan rehabilitasi yang seharusnya berlandaskan aspek medis dan kemanusiaan.

Desakan Pemeriksaan Internal

Menyikapi persoalan ini, Elang Tiga Hambalang mendorong agar aparat pengawas internal kepolisian segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Langkah tersebut dinilai krusial guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus narkotika di wilayah Bogor.

Pihaknya menegaskan agar proses hukum ke depan harus dijalankan secara adil, transparan, serta bersih dari segala bentuk praktik jual beli jalur rehabilitasi.

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.