AktualInvestigsi.web.id

Jakarta|AktualInvestigasi.id | Korban tewas mengenaskan dilokasi setelah terlindas sebuah trailer yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cilincing menuju ke pelabuhan,  Sabtu 16 Mei 2026 sekitar pukul 19.00 WIB.

Korban berinisial AAM (15) adalah siswa kelas X di salah satu sekolah SMK Swasta ternama di Jakarta Utara. 

Aliansi Jakarta  Menggugat ( A-JUM ) mengecam keras tindakan tabrak lari ini.

"kami akan menuntut pihak pihak terkait dalam peristiwa tabrak lari ini, baik kepada Pelaku usaha, Pemprov DKI,  Kementrian Perhubungan, dan Dirlantas Polda Metro Jaya, dan Kami menghimbau di proses secara hukum serta di buka seluas luasnya informasi ini, kemasyarakat luas agar menjadi perhatian dan catatan penting di kemudian hari': ungkap Anung MHD selaku ketua Aliansi Jakarta Utara Menggugat. 

Hingga berita ini diturunkan, Belum ada titik terang dari pihak kepolisian atau  pihak terkait tentang keberadaan Pelaku dan Kendaraan Trailer yang menabrak korban. 

Bahkan terkesan peristiwa ini di tutup tutupi oleh Oknum terkait. 

Sementara disatu sisi pihak keluarga korban  meminta bantuan kepada Aliansi Jakarta Menggugat (A-JUM) untuk mengusut dan menyelesaikan peristiwa ini.

Red

BOGOR |AktualInvestigasi.Id| Ketua Umum Aliansi Jurnalis Bersatu (AJB), Andi Mulyati Pananrangi, SE, melakukan kunjungan kerja resmi ke unit bisnis PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) di wilayah Pongkor, Kabupaten Bogor, pada Selasa (12/05/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta meninjau langsung operasional tambang dan implementasi program pemberdayaan masyarakat.

​Rombongan AJB disambut hangat oleh perwakilan manajemen Antam Pongkor, Bapak Arif (Manager CSR). Dalam pertemuan tersebut, Andi Mulyati mengapresiasi keterbukaan pihak manajemen Antam yang memberikan akses informasi transparan mengenai sistem kerja dan rekrutmen di perusahaan tersebut.

​"Alhamdulillah, kami disambut dengan sangat baik oleh Pak Arif. Kami melihat sendiri bagaimana sistem rekrutmen di sini sangat berpihak pada putra bangsa, di mana 30% tenaga kerjanya merupakan warga asli yang berada di wilayah lingkar tambang Pongkor. Selama masa produksi pun semua berjalan lancar tanpa kendala," ujar Andi Mulyati dalam keterangannya.

​Selain masalah ketenagakerjaan, kunjungan ini juga menjadi ajang klarifikasi atas berita-berita miring yang sempat beredar. Andi Mulyati menegaskan bahwa isu negatif yang menyebutkan keterlibatan pihak perusahaan dalam insiden tertentu adalah tidak benar atau hoaks. Ia meluruskan bahwa kejadian yang sebenarnya melibatkan penambang ilegal, dan kehadiran Antam di lokasi justru untuk membantu masyarakat.

​Pihak AJB juga mendapatkan penjelasan mendalam mengenai sebaran titik program Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah dijalankan oleh Antam di berbagai wilayah di Pongkor. Program-program tersebut mencakup berbagai sektor yang menyentuh langsung kebutuhan warga sekitar.

​"Ke depannya, kami dari Aliansi Jurnalis Bersatu diberikan kesempatan untuk mengunjungi langsung titik-titik wilayah binaan CSR Antam. Ini penting agar kami bisa melihat langsung dampak nyata keberadaan perusahaan bagi kemajuan warga lokal," tambah Ketum AJB tersebut.

​Kunjungan diakhiri dengan ramah tamah dan jamuan makan siang. Melalui kunjungan ini, diharapkan sinergi antara media dan pelaku industri seperti Antam dapat terus terjaga demi menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan membangun bagi masyarakat luas. (RIKIRAHMAN.,S.H.,M.MAR)

SUKABUMI |AktualInvestigasi.Id | Video sidak mendadak yang dilakukan Bupati Sukabumi, Asep Japar, di area parkir RSUD Palabuhanratu tengah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video yang beredar luas, terlihat Bupati turun langsung ke lokasi dan mempertanyakan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan parkir yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Sidak tersebut dilakukan menyusul banyaknya laporan dan keluhan warga terkait tarif parkir serta kebijakan teknis di lingkungan RSUD Palabuhanratu yang dinilai memberatkan pengunjung maupun keluarga pasien. Dalam video, Bupati tampak berdialog secara langsung dengan pihak pengelola parkir dan beberapa warga yang berada di lokasi.

Dari rekaman yang viral itu, Bupati menanyakan secara tegas mengenai sistem tarif parkir, penerapan hitungan jam, hingga kebijakan portal parkir yang dianggap memicu polemik di tengah masyarakat. Beberapa warga bahkan menyampaikan langsung keluhannya di hadapan Bupati.

Salah satu pengakuan datang dari seorang ibu yang menyebut dirinya lebih memilih memarkirkan kendaraan di luar area rumah sakit dibandingkan di dalam area RSUD karena merasa keberatan dengan tarif parkir yang menggunakan hitungan jam.

“Lebih baik parkir di luar daripada di dalam, mahal,” ungkap seorang warga dalam video yang beredar di media sosial.

Berdasarkan informasi yang berkembang hingga akhir 2025, pengelolaan pihak ketiga area parkir RSUD Palabuhanratu diketahui dikelola oleh PT Karya Kencana Solutindo. Sistem yang diterapkan menggunakan portal parkir, termasuk di area Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Pihak pengelola sebelumnya menjelaskan bahwa pemasangan portal dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan rumah sakit, sekaligus mengikuti arahan manajemen RSUD. Pengelolaan tersebut juga disebut berjalan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pihak PPK-BLUD RSUD Palabuhanratu.

Dalam penjelasannya di video, pihak pengelola mengaku telah memberikan sejumlah kebijakan dan keringanan kepada keluarga pasien maupun penunggu pasien yang berada di rumah sakit.

Namun, pernyataan tersebut seolah terbantahkan oleh adanya pengaduan langsung dari masyarakat kepada Bupati saat sidak berlangsung. Warga mengaku masih merasa keberatan dengan tarif yang diterapkan dan berharap adanya perubahan kebijakan agar lebih berpihak kepada masyarakat kecil.

Melihat kondisi tersebut, Bupati Sukabumi langsung menekankan kepada pihak pengelola agar merealisasikan apa yang telah disampaikan kepada masyarakat, termasuk melakukan evaluasi tarif parkir agar lebih terjangkau.

Tak hanya itu, di lokasi sidak Bupati juga meminta penertiban parkir liar yang berada di luar area rumah sakit. Bahkan dalam video terlihat Bupati langsung menghubungi Dinas Perhubungan untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

Aksi sidak mendadak ini pun mendapat banyak respons dari masyarakat dan netizen. Banyak warga mengapresiasi langkah cepat Bupati Sukabumi yang turun langsung mendengar keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, khususnya di lingkungan RSUD Palabuhanratu.

Masyarakat berharap hasil sidak tersebut benar-benar ditindaklanjuti sehingga persoalan tarif parkir dan parkir liar di sekitar rumah sakit dapat segera dibenahi demi kenyamanan pengunjung dan keluarga pasien.

Reporter : Panji hanggara

Jakarta | AktualInvestigasi.Id |Dewan Pimpinan Pusat LSM Jaringan Rakyat Anti Korupsi (JARI) Indonesia kembali melayangkan surat resmi terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang/jasa proyek Akselerator Energi Tinggi (AEET) di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sebelumnya, JARI Indonesia telah melayangkan surat permohonan klarifikasi kepada pihak BRIN terkait sejumlah dugaan kejanggalan proyek. Namun, jawaban surat balasan dari Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN dinilai belum menjawab substansi persoalan serta dianggap tidak sesuai dengan poin-poin klarifikasi yang dipertanyakan.

Atas dasar itu, JARI Indonesia kembali mengirim surat bernomor 081/SK/DPP-JARI/V/2026 tertanggal 11 Mei 2026 berisi permohonan klarifikasi ulang, audit investigatif, tindak lanjut dugaan penyimpangan, sekaligus permintaan audensi resmi.

Pengiriman surat tersebut pada Senin (11/05/2026) diketahui telah diterima oleh bagian informasi BRIN sebagai tindak lanjut resmi atas permohonan klarifikasi dan audit investigatif yang diajukan JARI Indonesia.

Ketua Umum DPP JARI Indonesia, Heru K. Daulay, menyatakan pihaknya menemukan sejumlah dugaan kejanggalan mulai dari perubahan DED dan lokasi pekerjaan, proses e-katalog yang dinilai tidak transparan, pembayaran proyek mencapai 80 persen meski progres fisik dipersoalkan, hingga status kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

JARI Indonesia juga menyoroti adanya dugaan oknum PPK yang dinilai bermain dan mensetting proyek AEET sejak tahapan pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan. Dugaan tersebut dinilai harus diusut menyeluruh karena berpotensi menimbulkan kerugian negara serta mencederai prinsip transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Jangan sampai proyek negara dijadikan ajang permainan segelintir oknum. Kami meminta audit investigatif dilakukan secara terbuka dan profesional,” tegas Heru.

Sementara itu, Ketua Advokasi JARI Indonesia, Edward Sitohang, menegaskan langkah yang dilakukan pihaknya memiliki dasar hukum jelas sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara.

Menurut Edward, apabila dalam proses audit maupun penyelidikan ditemukan adanya keterlibatan oknum PPK dalam dugaan pengaturan proyek AEET, maka pejabat tersebut harus dicopot, dipecat, dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Apabila terbukti ada oknum PPK terlibat pengaturan proyek ataupun penyalahgunaan kewenangan, maka harus dipecat dari BRIN dan diproses hukum tanpa tebang pilih,” tegas Edward Sitohang.

Adapun dasar hukum yang dijadikan rujukan JARI Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 junto perubahan kedua Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Selain meminta klarifikasi ulang secara terbuka, JARI juga mengajukan permintaan audensi resmi agar persoalan tersebut dapat dibahas secara profesional dan transparan demi memastikan tidak adanya potensi kerugian negara.

Surat resmi tersebut turut ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet (Seskab), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

(RIKI RAHMAN.,S.H.,M.MAR)

JAKARTA | AktualInvestigasi.Id|Dewan Pimpinan Pusat LSM Jaringan Rakyat Anti Korupsi (JARI) Indonesia mengingatkan Kepala Badan Riset dan Innovasi Nasional (BRIN), Arif Satria terkait anggaran BRIN yang berasal dari APBN yang dipungut dari pajak rakyat. 

"Semua anggaran yang dikelola BRIN ini berasal dari keringat rakyat yang disetor melalui pajak, sehingga menjadi sangat ironi apabila seorang kepala BRIN selaku pengguna anggaran tidak memiliki kesadaran dan pertanggungjawaban terhadap kepada publik" ucap Ketua LSM Jari, di Jakarta (Senin, 11/5/2026)

Lebih lanjut, Heru menyampaikan harapannya agar BRIN sebagai lembaga pemerintah dapat memberi contoh yang baik terutama untuk tidak menutupi apalagi membohongi publik terkait setiap penggunaan anggaran melalui setiap permohonan yang diajukan masyarakat.

"Ya sadar diri dikitlah, jangan ketika rakyat tertunggak pajak diburu bahkan diteror, eh giliran diminta pertanggung jawaban anggaran, ngumpet, ini sangat fear tidak adil, sekarang ini kita lagi berjuang untuk mendorong semua kementerian dan lembaga agar transparan dalam menggunakan setiap anggaran yang berasal dari pajak kita" ungkapnya berharap .

Seperti diketahui LSM JARI Indonesia telah mengajukan permohonan informasi terkait penggunaan anggaran negara terhadap proyek pengadaan barang/jasa Akselerator Energi Tinggi (AEET) untuk T.A 2023 di Badan Riset dan Innovasi Nasional.

Namun sebagaimana jawaban BRIN terhadap permohonan yang diajukan jauh dari standar layanan informasi publik, sehingga JARI kembali menyatakan keberatan melalui surat yang dikirim hari ini, Senin (11/5/2026). 

Keberatan tersebut terpaksa dilakukan karena jawaban yang kita terima sama sekali tidak menjawab isi  permohonan kita selain itu, menurut kita suratnya tidak memenuhi stadar layanan informasi publik apalagi terhadap beberapa kejanggalan yang sudah kita sampaikan didalam surat sama sekali tidak terjawab.

Dalam surat permohonan ini publik meminta transparansi dan akuntabilitas terkait adanya serangkaian kejanggalan seperti perubahan DED dan lokasi pekerjaan, proses e-katalog yang tidak transparan, termasuk pembayaran proyek mencapai 80 persen meski progres fisik masih dipersoalkan, hingga kompetensi PPK yang dipertanyakan.

JARI Indonesia juga mengendus adanya dugaan praktik KKN oleh oknum PPK dalam proyek AEET sejak dari tahapan pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan, sehingga dibutuhkan kerja sama dari semua pihak terutama dari pejabat utama BRIN untuk tidak diam terhadap suara masyarakat terkait adanya penyalahgunaan wewenang terhadap penggunaan anggaran.

“Jangan sampai proyek negara dijadikan ajang permainan segelintir oknum. Kami meminta audit investigatif dilakukan secara terbuka dan profesional,” tegas Heru.

Sementara itu, Ketua Advokasi JARI Indonesia, Edward Sitohang, menegaskan langkah yang dilakukan pihaknya memiliki dasar hukum jelas sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara.

Menurut Edward, apabila dalam proses audit maupun penyelidikan ditemukan adanya keterlibatan oknum PPK dalam dugaan pengaturan proyek AEET, maka pejabat tersebut harus dicopot, dipecat, dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Apabila terbukti ada oknum PPK terlibat pengaturan proyek ataupun penyalahgunaan kewenangan, maka harus dipecat dari BRIN dan diproses hukum tanpa tebang pilih,” (RIKIRAHMAN s.h.,M.MAR)

Karanganyar |AktualInvestigasi.com | Kodim 0727/Karanganyar bersama Pemerintah Kabupaten Karanganyar melaksanakan Penyerahan Simbolis Kendaraan Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Senin (11/5/2026) di kawasan Alun-Alun Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Acara turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Karanganyar, kepala OPD terkait, para kepala desa, pengurus koperasi desa/kelurahan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Komandan Kodim 0727/Karanganyar menyampaikan bahwa penyerahan kendaraan operasional tersebut merupakan bentuk sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung penguatan peran koperasi desa/kelurahan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Kepala Desa wajib ikut merawat dan memberikan arahan supaya kendaraan operasional yang diperbantukan pemerintah ke Koprasi Desa Merah Putih , selalu Awet.

Selain 30 mobil nanti menyusul juga akan diberikan roda tiga dan truk untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat .Tutur Dandim 

Sebanyak 30 unit kendaraan operasional jenis Mahindra Scorpio Pik Up Single Cab 4x4 diserahkan kepada koperasi desa/kelurahan guna menunjang aktivitas pelayanan masyarakat, distribusi kebutuhan usaha, serta pengembangan ekonomi di wilayah masing-masing.

“Kendaraan operasional ini diharapkan mampu menunjang aktivitas koperasi desa/kelurahan dalam pelayanan masyarakat serta mendukung distribusi dan pengembangan usaha ekonomi di wilayah,” ujar Komandan Kodim 0727/Karanganyar.

Bupati Karanganyar H. Rober Christanto, S.E., M.M. berharap bantuan kendaraan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan kunci kendaraan secara simbolis kepada perwakilan koperasi desa/kelurahan, penandatanganan berita acara serah terima, serta sesi foto bersama.

Sebagai penutup, jajaran Forkopimda bersama tamu undangan turut mencoba kendaraan operasional tersebut sebagai simbol dimulainya operasional kendaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Karanganyar. ( Dawam)

Ajang ini menjadi sarana strategis untuk menumbuhkan kecintaan terhadap seni budaya, membangun karakter generasi muda yang kreatif, berprestasi, dan berdaya saing.

Untuk itu, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) 2026 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan ini, sehingga dapat berjalan secara terstandar, bermutu, transparan, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk karakter pelajar yang inovatif, berdaya saing, serta berakar pada nilai -nilai budaya bangsa. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Lebak Doddy Irawan membuka Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) 2026 tingkat Kabupaten Lebak di Gedung PGRI Lebak, kemarin.

Dalam sambutannya, Doddy Irawan menegaskan, FLS3N menjadi momentum penting untuk mendorong pengembangan potensi siswa, khususnya di bidang seni dan sastra.

Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) Tahun 2026 sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan agar terselenggara secara sistematis, objektif, adil, dan akuntabel, serta selaras dengan kebijakan pendidikan.

Dengan perkembangan seni, sastra, dan kebijakan pendidikan, sehingga menjadi rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pelaksanaan FLS3N yang efektif dan berdampak positif bagi pembelajaran.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mengembangkan secara kretivitas lewat pengembangan seni sastra yang akan di gelar.

Untuk Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) Tahun 2026 dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai upaya nyata dalam mendukung terwujudnya generasi muda Indonesia yang berprestasi danberbudaya.

Sebagai wujud nyata implementasi Kebijakan Manajemen Talenta Nasional di bidang seni budaya serta komitmen terhadap prinsip Pendidikan Bermutu  untuk Semua, Pendidikan Dasar secara  berkelanjutan menyelenggarakan ajang talenta seni budaya bagi 252 siswa yang akan menampilkan bakat seni budaya yang akan di gelar.

Penyelenggaraan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N)  Tahun 2026 tidak hanya bertujuan untuk mendorong pengembangan bakat dan minat siswa-siswi di bidang seni budaya, tetapi juga merupakan bagian  integral dari pelaksanaan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional  (DBMTN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional.

Kebijakan  tersebut menjadi landasan strategis dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu berkompetisi di  tingkat nasional maupun global.

Dalam ranah seni budaya, FLS3N merupakan salah satu bentuk implementasi konkret MTN yang berorientasi pada proses  penemukenalan, pengembangan, dan pemberian apresiasi terhadap talenta seni budaya murid dari seluruh wilayah Indonesia.

Karanganyar|AktualInvestigasi.id |Polres Karanganyar menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat di Lapangan Wira Satya, Senin (4/5/2026) pagi. Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00 hingga 08.35 WIB ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan kinerja di lingkungan Polres Karanganyar.

Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Karanganyar AKBP Arman Sahti, S.H., S.I.K., M.H., dan diikuti Wakapolres, para pejabat utama, perwira, Kapolsek jajaran, Pengurus Bhayangkari serta anggota dan ASN.

Dalam rotasi tersebut, AKP Agista Ryan Mulyanto, S.T.K., S.I.K., M.T. yang sebelumnya menjabat Kasat Lantas Polres Karanganyar kini menempati jabatan baru sebagai Pama Polresta Banyumas, dan posisinya digantikan oleh AKP Razes Pernando Manurung, S.Tr.K., S.I.K. yang sebelumnya bertugas sebagai Pama Polresta Cilacap. Selain itu, KOMPOL Teguh Sardiyanto, S.H., M.H. yang sebelumnya menjabat Kapolsek Tasikmadu kini memasuki masa purna tugas, sementara IPTU Anton Sulistyana, S.H., M.H. dipercaya mengemban jabatan sebagai Kapolsek Tasikmadu.

Perubahan juga terjadi di jajaran Polsek dan fungsi lainnya, di mana AKP Anggoro Wahyu Setia Budi, S.H. yang sebelumnya Kapolsek Kebakkramat kini menjabat sebagai Kasubagkerma Bag Ops Polres Karanganyar, dan jabatan tersebut diisi oleh IPTU Marindra Prasetya, S.H., M.H. yang sebelumnya Wakapolsek Colomadu. Selanjutnya, AKP Yulianto, S.H. yang sebelumnya Kapolsek Kerjo kini menjabat Kapolsek Jumapolo, sementara AKP Soeparlan yang sebelumnya menjabat Kasipropam kini dipercaya sebagai Kapolsek Kerjo, serta AKP Sulaiman, S.H. yang sebelumnya Kapolsek Jumapolo kini mengemban jabatan sebagai Kasipropam Polres Karanganyar.

Dalam kesempatannya, Kapolres Karanganyar AKBP Arman Sahti, menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri.

“Ini adalah bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pembinaan karier. Saya berharap pejabat yang baru dapat segera menyesuaikan diri dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Polres Karanganyar.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, lancar, dan penuh khidmat, mencerminkan soliditas dan kesiapan Polres Karanganyar dalam terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.( Dawam)

Jakarta|Aktualinvestigasi.id|Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan UU 16 Tahun 2011, tentang bantuan hukum. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra Keadilan Indonesia (YLBHK-CKI), memberikan penyuluhan dan konsultasi hukum. Kegiatan yang ditujukan bagi Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang berlangsung di ruang aula Kantor YLBHK CKI Sunter Agung Jakarta-Utara, Selasa (05/05). no

Penyuluhan hukum dan konsultasi hukum adalah salah satu kegiatan penyebar luasan informasi dan pemahaman terhadap norma dengan tujuan terwujudnya hukum kesadaran dan budaya hukum bagi masyarakat. Direktur YLBHK - CKI, Yana Sukma Permana,SH,MH dalam sambuatannya mengapresiasi anggota PPSU kelurahan Sunter Agung Jakarta-Utara atas kehadirannya untuk mengikuti penyuluhan hukum sehingga anggota PPSU mengetahui pemahaman tentang hukum yang sangat bermanfaat.

Menurut Direktur YLBHK-CKI, pelaksanaannya kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara bagi warganya, tak terkecuali yang sedang berhadapan dengan hukum.

Negara memfasilitasi seluruh warga untuk mendapatkan pemahaman hukum yang utuh dan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang merasa kesulitan.

“Kita sadari betul bahwa setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakukan yang sama atas hukum, terlepas terbukti bersalah atau tidak, kegiatan ini diberikan secara gratis termasuk nanti bantuan hukumnya,” ujar Tahi Aruan,SE,SH,MH, selaku nara sumber dalam kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini merupakan implementasi kerja sama antara YLBHK-CKI dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham DKI Jakarta, kami ingin masyarakat mendapatkan pelayanan secara optimal dalam memperoleh kesadaran hukum dan kepastian hukum.

Sementara itu, Direktur YLBHK-CKI, H.Yana Sukma Permana, S,H,MH.MM, mengatakan dia hadir mewakili negara. Hal ini selaras dengan tema yang diangkat pada kesempatan ini, yakni "Kesadaran Hukum Masyarakat"

dengan judul "Sosialisasi Paralegal" terhadap masyarakat sekitar Sunter Agung Jakarta-Utara.

Salah satu peserta penyuluhan anggota PPSU yakni Ibu Puji Hartini, ia sangat bersyukur dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini, sehingga saya dan teman-teman anggota PPSU bisa lebih mengerti mengenai hukum itu sendiri.

“Sebagai lembaga yang sudah terakreditasi dan mendapat mandat dari negara untuk memberikan pemahaman, konsultasi, dan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat tidak mampu yang sedang menghadapi masalah hukum dalam menjalankan proses hukumnya, kami ingin hadir secara maksimal dan sebaik-baiknya, jadi jangan sungkan untuk terus terang dan terbuka, agar kita juga bisa membantu semaksimal mungkin,” ujar Yana, menutup pembicaraan dalam penyuluhan hukum.

Bung_Risk

Jakarta|Aktualinvestigasi.id|Kedutaan Besar Prancis di Indonesia bersama Institut français d’Indonésie (IFI) menggelar rangkaian seminar publik tentang kecerdasan buatan (AI) pada 27/04 hingga 01/05/2026 di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. 

Kegiatan ini menghadirkan perkembangan terbaru riset AI bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat luas di Indonesia.

Seminar dipandu oleh Prof. Frédéric Pascal dari Université Paris, Saclay, yang juga menjabat Wakil Presiden bidang AI serta Direktur DATAIA Institute. Ia dikenal sebagai pakar global dalam pembelajaran mesin dan pemrosesan sinyal, serta berperan penting dalam pengembangan riset AI di Prancis dan dunia.

Prancis saat ini menjadi salah satu pemain utama dalam pengembangan AI global, termasuk melalui kehadiran Mistral AI dan lebih dari 1.100 startup di sektor tersebut. Posisi ini semakin diperkuat melalui AI Action Summit di Paris pada Februari 2025 yang menegaskan komitmen Prancis terhadap pengembangan AI yang inovatif dan bertanggung jawab.

Melalui rangkaian seminar ini yang merupakan bagian dari Tahun Inovasi Prancis, Indonesia 2026, Prancis menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemitraan ilmiah dengan Indonesia, sejalan dengan visi pembangunan SDM dan teknologi dalam agenda Indonesia Emas 2045.

Kunjungan Prof. Pascal juga berlangsung tidak lama setelah penyelenggaraan AI Connect Summit oleh Artefact di Indonesia, serta peluncuran program LPDP–Université Paris-Saclay yang menawarkan berbagai program studi terkait AI, data, dan teknologi. Program tersebut mencakup bidang strategis seperti Data & Artificial Intelligence serta AI untuk kesehatan dan lingkungan.

Dalam kunjungannya, Prof. Pascal turut bertemu dengan Prof. Derwin Suhartono dari BINUS University guna memperkuat kerja sama akademik kedua negara. Kolaborasi ini sejalan dengan upaya pengembangan ekosistem AI di Indonesia, termasuk melalui program pendidikan, riset, dan kemitraan industri.

Rangkaian seminar digelar di lima kampus ternama;

Jakarta: BINUS University (27 April)

Bandung: Institut Teknologi Bandung dan Telkom University (28 April)

Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Universitas Airlangga (29–30 April)

Seluruh sesi diselenggarakan dalam bahasa Inggris dan terbuka untuk publik, dengan koordinasi pendaftaran melalui masing-masing universitas tuan rumah.

Red